Perseroan telah menyempurnakan Board Manual, Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran dan Pedoman IT Governance sebagai salah satu implementasi dari pelaksanaan Pedoman GCG dan telah diberlakukan melalui surat keputusan Direksi.

Board Manual tersebut disusun sesuai ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Negara BUMN No: Per-01/MBU/2011, merupakan pedoman kerja Dewan Komisaris, Direksi, dan perangkatnya yang bertujuan untuk:

  1. Mempermudah Dewan Komisaris dan Direksi dalam memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi;
  2. Menjadi rujukan tentang tugas pokok, fungsi kerja dan meningkatkan kualitas serta efektivitas hubungan kerja antar kedua organ;
  3. Menerapkan asas-asas GCG yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness (kewajaran).

Sebagai implementasi penerapan tata kelola, Perseroan secara terus-menerus melakukan penyempurnaan atas Standard Operating Procedure (SOP) pada seluruh proses bisnis yang tertuang di dalam Sistem Manajemen Semen Indonesia (SMSI). Sebagai kerangka pelaksanaan GCG yang diprakarsai oleh Dewan Komisaris dan Direksi, Perseroan melengkapi seluruh soft structure yang dibutuhkan dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan kaidah GCG. Kerangka kebijakan soft  struktur tersebut meliputi Pedoman Pelaksanaan GCG, Pedoman Kode Etik Perusahaan, Manual Board, IT Governance, Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran dan kebijakan-kebijakan lainnya, yang  ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Pedoman dan kebijakan tersebut secara jelas mengatur segala aspek pengelolaan perusahaan, termasuk di antaranya memberikan definisi visi, misi dan nilai-nilai Perseroan; menjelaskan kebijakan penyusunan strategi, penyusunan organisasi, kesekretariatan korporasi, manajemen risiko, sistem pengendalian intern dan  pengawasan, standar etika, keuangan, akuntansi, pengelolaan SDM, dan sebagainya. Dengan kelengkapan kompetensi pemrakarsa praktik GCG dan kelengkapan soft structure penunjangnya, maka Perseroan meyakini tata kelola perusahaan sebagaimana tergambar dalam struktur dibawah dapat berjalan dengan baik.

Keseluruhan pedoman dan aturan tersebut telah memperhatikan butir-butir yang terkandung dalam “Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia”, UU no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan praktik-praktik GCG yang lazim digunakan.